Berita Lainnya
ICW : Tiga Parpol Tidak Anggarkan Pendidikan Politik Untuk Rakyat
Jakarta, Seruu.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan, dari sembilan partai politik yang mendapatkan subisidi dana dari APBN, tiga parpol diantaranya tidak menganggarkan untuk biaya pendidikan partai politik. "Hal tersebut dinilai melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 24 Tahun 2009 tentang tentang pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik," kata Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW, Apung Widadi saat jumpa pers di Kantor ICW, Jakarta, Rabu (04/4/2012). Selengkapnya
Jakarta, seruu.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Apung Widadi mengatakan permintaan laporan keuangan yang dilayangkan kepada sembilan partai politik hanya direspon oleh tiga partai, yaitu PKS, PKB dan PPP yang menyerahkan laporan keuangnnya, itupun dinilai belum sesuai prosedur. Selengkapnya
ICW : Pembagian Uang Transport dan Akomodasi Bibit Korupsi Partai Demokrat
Jakarta, Seruu.co - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko mengatakan, korupsi di Indonesia kebanyakan direproduksi oleh partai politik. Partai membiarkan praktek korupsi kecil seperti pembagian BlackBerry (BB) dan uang akomodasi dalam kongres Demokrat.
Padahal praktek seperti itu merupakan bentuk reproduksi korupsi internal partai. "Ini adalah bentuk reproduksi korupsi. Partai kita terlalu membiarkan hal-hal seperti itu sebagai hal yang biasa," terang Danang dalam diskusi bertajuk KPK dan Penegakan Hukum di Indonesia, di Jakarta, Sabtu (18/2).
Partai politik, jelas Danang, menjadi lahan empuk bagi terciptanya korupsi-korupsi baru. Partai Demokrat telah mempraktekkan reproduksi korupsi dengan membagi BB dan uang akomodasi. Sialnya, hampir semua kader menganggap hal tersebut bukan aib dan tidak dipersoalkan.
"Itu merupakan awal reproduksi korupsi. Kalau mulai biasa dengan memberikan BB, uang akomodasi, maka kelakuan untuk reproduksi korupsi tidak akan berubah," tegasnya.
Danang mengungkapkan, bentuk partai mereproduksi korupsi juga ditunjukkan oleh partai politik Indonesia yang hingga kini tidak pernah transparan dalam urusan keuangan partai. "Maka itu, tantangan ke depan bagaimana menghentikan reproduksi korupsi yang dapat hentikan munculnya koruptor baru," kata Danang.
Danang menilai, ke depan, di Indonesia akan terus bermunculan Angie-Angie baru bila keuangan partai politik tidak pernah diatur transparan dan dipertanggungjawabkan secara publik.
"Nanti akan muncul Angie yang baru. Korupsi akan berulang terus karena uang partai politik sumbernya tidak pernah tuntas. Laporan keuangan dan sumber dana politik tidak pernah transparan. ICW meminta soal penggunaan keuangan dari APBN kepada parpol. Tapi sulitnya minta ampun," tutur Danang.
Upaya untuk mengurangi korupsi ke depan, lanjut Danang selain menciptakan transparasi keungan parpol juga dengan mereduksi sistem oligarki yang masih menggerogoti partai politik.
Danang berpendapat, oligarki adalah aliansi cair antara kepentingan birokrasi, bisnis dan politik yang dibesarkan sejak zaman orde baru.
"Reformasi tidak mampu menghacurkan oligarki. Bahkan oligarki menimbulkan banyak motif, menghasilkan banyak uang, menggerogoti uang sektor publik untuk kekuasaan," terangnya. [ss]
Lihat 0 Komentar Kirim Komentar Disclamer Email Newsletter
Informasi Pemasangan Iklan:
hubungi :
Telepon 021-574 7053 · Fax 021-824 33 979
Raymond di 0812-881-230-00 · raemond@mustangcorps.com · Blackberry: 3000AC19
Dina Momang di 0816-705-837 · dina@mustangcorps.com · Blackberry: 2532A7C8






