Pungli Pada Pengusaha Turut Sengsarakan Nasib Buruh

Ilustrasi Demo Buruh Bekasi

Jakarta, Seruu.com - Permasalahan upah buruh yang rendah bukan hanya disebabkan ketidakmampuan atau ketidakmauan perusahaan untuk membayar, melainkan juga karena hal-hal di luar hubungan bipartit buruh dan pengusaha. Salah satunya adalah tingginya biaya pungutan liar (pungli) yang harus dikeluarkan perusahaan.

"Sehingga dana perusahaan yang seharusnya bisa dialokasikan perusahaan buat gaji dipakai untuk membayar suap ke lembaga-lembaga negara demi menjamin kelangsungan jalannya perusahaan," kata Direktur Institute for Development of Economic and Finance Indonesia (INDEF) Enny Sri Hartati, dalam diskusi bertajuk 'Buruh Mengeluh'" di Kafe Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (4/2/2012).

Mengutip data Transparency International Indonesia tahun 2011, Enny menuturkan sejumlah lembaga negara korup yang dalam setiap pelayanannya--baik terhadap masyarakat atau pun perusahaan--selalu melibatkan suap.

Lembaga-lembaga tersebut, antara lain Polri dengan tendensi suap 48%, Bea Cukai (41%), Imigrasi (33%), DLLAJR (33%), Pemkot (33%), Badan Pertanahan Nasional (32%), Pelindo (30%), Pengadilan (30%), Kemenkum HAM (21%), Angkasapura (21%), Pajak Daerah (17%), Depkes (15%), BPOM (14%) dan Majelis Ulama Indonesia (10%).

"Biaya yang dikeluarkan untuk menyuap sana-sini itu tentunya menghabiskan kas perusahaan. Ini juga menjelaskan kenapa iklim usaha di Indonesia ini berada pada rangking 129 pada skala internasional. Suap di birokrasi menyebabkan high cost economy di negara kita," lanjutnya.

Namun, di sisi lain, Eny juga mempersalahkan perusahaan yang tidak mau terbuka mengungkapkan praktik pungutan siluman ini. Menurutnya, banyak perusahaan nakal yang hobi mengemplang pajak demi maksimalisasi keuntungan.

"Indikasinya penerimaan negara dari pajak yang hanya 12%. Padahal lazimnya di atas 14%. Di negara-negara maju, (penerimaan dari sektor pajak) bahkan mencapai lebih dari 30%," katanya.

Kondisi inilah, kata Eny, yang mengakibatkan buruh, khususnya dari sektor industri, terus terpinggirkan. "Karena memang pertumbuhan ekonomi kita itu terutama ditopang dari sektor jasa dan tambang. Wajar jika upah riil mereka pun naik. Sedangkan, di sektor industri, upah rill mengalami penurunan dari Rp277 ribu tahun 2010 menjadi Rp253 ribu tahun 2011," katanya. [ms]