Keputusan Menhut Zulkifli Ditentang FKMP Terkait Pulau Padang

Jakarta, Seruu.com - Kasus yang terkait pada daerah Pulau Padang tidak mendapat sambutan yang baik dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Forum Komunikasi Masyarakat Pulau Padang (FKMP - Pulau Padang) kab. Kepulauan Meranti sempat mendatangi kantor Kemenhut pada Selasa (14/2), namun lagi-lagi usaha mereka kurang mendapat respon. Mereka kembali melakukan aksinya dengan mendatangi Istana Negara di daerah Monas pada Rabu (15/2) untuk memperjuangkan dicabutnya SK 327 MENHUT tahun 2009 kepada PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP).

Dari hasil keputusan yang diberikan oleh Menhut Zulkifli Hasan, bahwa kasus Pulau Padang sudah selesai dengan membentuk tiga tim independent dan menjadikan inclaving sebagai solusi. Namun keputusan tersebut ditentang oleh FKMP dan masyarakat yang mendukung aksi tersebut.

"Kami menanggapi bahwa Kemenhut benar-benar tidak ada niat baik dalam mengakomodir keinginan mayoritas masyarakat terkait masalah Pulau Padang. Bila inclav dijadikan solusi maka ini bukanlah penyelesaian yang diinginkan oleh masyarakat Pulau Padang. Inclav hanya akan menimbulkan masalah dikemudian hari karena terbatasnya lahan garapan (kebun) dan lahan permukiman dimasa yang akan datang," kata Koordinator Lapangan FKMP, Isnadi Esman di Jakarta, Senin (20/2/2012) kepada Seruu.com.

Isnadi menambahkan bahwa dengan hanya menginclav lahan-lahan masyarakat, maka dinilai bahwa Menhut Zulkifli Hasan tidak pernah memikirkan atau perduli tentang dampak Ekologi dan Kerusakan Lingkungan yang ditimbulkan dari pembabatan hutan alam di ekosistem rawa gambut sebagaimana dilakukan oleh PT RAPP.

"Kami akan tetap melanjutkan penolakan terhadap RAPP," lanjut Isnadi.[fps]