Pemprov Kalteng Resmi Tolak FPI

Aksi massa di Bandara Tjilik Riwut

Pontianak< Seruu.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akhirnya secara resmi menolak keberadaan Front Pembela Islam di wilayahnya. Penolakan itu dituangkan dalam surat yang sudah dikirimkan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan RI Joko Suyanto, Selasa,(21/2/2012).

Menurut Wakil Gubernur Achmad Diran, surat itu juga sudah ditembuskan ke Presiden RI, Ketua MPR dan DPR RI, Ketua MA, Ketua MK, Menteri Dalam Negeri, Kepala Kepolisian RI, dan lembaga lainnya.

“Poin dalam surat itu antara lain secara tegas menolak dan tidak mengizinkan FPI berdiri di Kalteng. Sebab bertentangan dengan kearifan lokal suku Dayak yang cinta damai,” katanya.

Surat ini dikirimkan menyusul terjadinya sejumlah peristiwa yang melibatkan FPI, seperti insiden di kantor penghubung pemerintah Kalimantan Tengah di Jakarta pada Jumat, 17 Februari 2012. Juga ada beberapa peristiwa lain, termasuk tudingan FPI kepada Gubernur Agustin Teras Narang dan pejabat lainnya.

Diran mengatakan penolakan terhadap keberadaan FPI di Kalimantan Tengah sudah bersifat massal. Jika tidak dikelola dengan baik, pemerintah khawatir akan timbul konflik horizontal.

“Untuk itu, beberapa waktu lalu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), ormas, dan tokoh masyarakat di Kalteng sudah melakukan pertemuan dan menghasilkan sikap resmi, yakni menolak keberadaan FPI di Kalteng,” katanya. Sebab itu, Diran meminta agar pemerintah pusat mengambil sikap tegas dan jelas demi tegaknya wibawa pemerintah dan jaminan rasa aman bagi seluruh rakyat di Indonesia.

Penolakan terhadap FPI pertama kali terjadi pada saat rombongan organisasi itu hendak menuju Palangkaraya pada Sabtu, 11 Februari lalu. Kala itu, ratusan orang yang menamakan dirinya Dewan Adat Dayak mengepung Bandar Udara Tjilik Riwut di Palangkaraya. [ms]