Kebijakan Dikti, Kebijakan Pendidikan Yang Prematur

Seruu.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad menegaskan, kementeriannya tetap akan memberlakukan kebijakan yang mewajibkan publikasi karya tulis ilmiah dalam jurnal sebagai syarat kelulusan bagi mahasiswa S-1, S-2, dan S-3. Kebijakan itu telah dituangkan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tanggal 27 Januari 2012 (Nomor 152/E/T/2012).

Langkah maju menggenjot budaya penelitian kampus di Indonesia patut ditanggapi secara positif. Diwajibkannya mahasiswa mempublikasikan makalah dalam jurnal ilmiah akan berdampak baik bagi produktivitas mahasiswa dalam membaca, menulis, dan melakukan penelitian.

Berbagai pro kontra mulai mencuat. Khususnya pada tingkatan mahasiswa yang dianggap sesuatu yang baru pertama kali untuk diterapkan. Kebijakan sektor pendidikan ini terkesan dipaksakan tanpa melihat kondisi perguruan tinggi di Indonesia baik negeri maupun perguruan tinggi swasta.   Sebagaimana diketahui pada faktannya perkembangan dan pertumbuhan mutu perguruan tinggi negeri dan Perguruan tinggi swasta belum merata secara nasioanl.

Seharusnya pemerintah dalam menerbitkan kebijakan benar benar memperhatikan kondisi-kondisi semua perguruan yang ada di Indonesia. Untuk memuat tulisan-tulisan ilmiah para mahasiswa pada jurnal ilmiah dibutuhkan infrastruktur yang masalahnya tidak sedikit.

Tidak saja pada dana perguruan tinggi , namun  lebih dari itu, tenaga yang akan membimbing pun harus memiliki standart sebagai penilai akhir apakah karya ilmiah seorang mahasiswa dapat dinilai layak untuk diterbitkan. Pada faktannya juga  dosen perguran  tinggi negeri  maupun swasta banyak yang juga belum melakukan publikasi tulisan ilmiah pada jurnal jurnal ilmiah.

Sebagaiamana  dalam surat edearan itu yang mengatakan untuk mengejar ketertinggalan jumlah karya tulis ilmiah dibandingkan  Malaysia sekitar sepertujuh, maka menjadi aneh dalam kebijakan itu hanya sekedar mengejar angka kuantitatif dengan tulisan negara lain. Seyogya nya kebijakan itu  dilakukan dengan perencanaan menghasilkan out put yang sesuai dengan  tujuan yang ditetapkan.

 Munculnya kebijakan yang terkesan terburu-buru dan dipaksakan  ini hampir dapat  dipredikasi  bermunculan tulisan-tulisaan  ilmiah yang palgiat dan  memunculkan jurnal  asal jadi dan tidak berkualitas. Hal ini dikarenakan orientasinya   mengejar persyaratan kelulusan. Di luar itu akan banyak bermuculan  jasa pembuatan  tulisan ilmiah sebagiamana saat ini  banyak jasa pembuatan skripsi.

Oleh Karena itu, GMNI Pekanbaru menghibau agar Direktorat Pendidikan Tinggi dan DPR tidak tergesa-gesa menerapkan hal ini. Rendahnya hasil karya ilmiah mahasiswa di kampus tidak dapat dilepaskan dari rendahnya budaya meneliti para dosen. Mahasiswa perlu bimbingan bagaimana cara meneliti dan menulis yang baik agar mereka bisa menjadi peneliti andal. [Aripianto/Wakil Bidang Litbang dan Infokom Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Pekanbaru  Dan Sekaligus Pengurus BEM FKIP Universitas Riau Bidang Kajian Starategis Kebijakkan Kampus]