Nilai Pancasila dan Aksi Kekerasan Ormas

Seruu.com - Ada perkembangan menarik di Kalimantan Tengah (Kalteng), ketika warga Dayak secara terbuka berani menolak kehadiran ormas yang dikenal radikal, yaitu Front Pembela Islam (FPI). Dan beberapa hari lalu, di darerah Kwitang (Jakpus), para ibu juga menolak kehadiran kelompok tersebut.

Alasan warga menolak FPI hampir serupa, mereka tidak ingin lagi ada serangkaian aksi kekerasan yang dilakukan FPI. Aksi berlanjut ketika puluhan aktivis yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Tanpa FPI, melakukan aksi damai di Bundaran HI, Jakarta. Tapi apa sebetulnya yang membuat aksi kekerasan ormas begitu marak? Apakah ada hubungannya dengan lemahnya implementasi Pancasila di tengah kehidupan kita?

Menurut survei Setara Institute,  dari sekian ribu responden yang ditanyakan soal amalan Pancasila, ternyata hasilnya hanya tiga persen yang mengamalkan Pancasila secara patriotik, sementara 97 persen sisanya  biasa-biasa saja. Soal pengamalan Pancasila dan aksi kekerasan ormas radikal inilah, yang menjadi tema bahasan program Pilar Demokrasi, yang diselenggarakan KBR68H.

Perbincangan kali ini menghadirkan tiga narasumber, masing-masing adalah Ismail Hasani (Peneliti Setara Institute),Vivi Widyawati (aktivis Gerakan Indonesia Tanpa FPI), dan Reydonnyzar Moenek (Kepala Humas Kementerian Dalam Negeri).

Menurut Ismail Hasani, merujuk penelitian Setara Institute,  kini sudah muncul fenomena yang disebut dengan barikade sosial, berdasarkan ikatan primordial yang semakin mengeras, bukan saja berdasar etnisitas atau agama, bahkan kini berdasar kelas ekonomi. Ini fenomena yang membahayakan kemajemukan dan kebersamaan kita, dan  jelas sebuah sikap yang tidak kondusif bagi pelaksanaan nilai-nilai Pancasila.

Ismail melanjutkan, kemudian muncul pula dengan  yang disebut politik penyeragaman, sebuah sikap yang bila tidak sesuai dengan yang dianut kelompoknya, orang lain dengan mudah dicap tidak bermoral, atau sesat. Ini terjadi di tengah kita saat ini. Penghakiman semacam ini jelas suatu sikap anti Pancasila dan, kini diperagakan oleh banyak orang.
 
Bagi Vivi Widyawati, kuncinya adalah bagaimana pemerintah dan seluruh aparatnya punya kesanggupan untuk mengatasi problem kekerasan ini. Kalau sudah begitu banyak protes yang muncul, kemudian pemerintah masih diam, itu berarti sistem politik yang sedang berjalan, adalah sistem yang membiarkan kekerasan terus terjadi. Bagi Vivi, kalau kekerasan terus dibiarkan, akan menjadi ancaman bagi demokrasi. Karena kekerasan merupakan teror serius terhadap masyarakat. “Kalau kita mau bikin kegiatan diserang, kemudian masyarakat mau buat kegiatan diserang, lalu apa yang boleh kita lakukan,” tambah Vivi dalam nada geram.
 
Sementara Reydonnyzar Moenek berpandangan, bahwa penegakan hukum itu domain kepolisian, sementara pihak Kemdagri dari sisi keormasannya. Maksudnya, bagaimana keberadaan ormas itu berada, kemudian yang utama bagaimana pembinaan terhadap ormas-ormas yang ada.

Bagaimana pun hukum harus tetap ditegakkan, terkait kasus pengrusakan pada Kantor Kementerian Dalam Negeri oleh FPI beberapa waktu lalu, dimana secara terbuka Habib Rizieq mengakui dan sangat menyesali aksi perusakan itu, dan meminyta agar menindak oknum-oknum yang berbuat. Meski ada permintaan maaf, menurut Moenek, tetap saja dilakukan proses hukum, bahwa telah dibuat laporan ke Polda Metro Jaya, dan sudah ditindaklanjuti.
 
Ismail dan Vivi sepakat, bahwa kebebasan bersikap harus dijamin dan dilindungi, tapi sebaliknya, kekerasan wajib hukumnya untuk ditolak. Memang sebagagaimana dikatakan Mendagri Gamawan Fauzi, bahwa tidak mudah membubarkan ormas begitu saja, terbentu pada mekanisme yang rumit.

Tapi ada cara lain yang bisa diterobos, jika kita ingin membubarkan ormas, dengan cara tetap fair, yaitu mengadili perilaku-perilaku kekerasannya dan memastikan kalau dia ada hubungan dengan ormas tertentu, dan menjadi landasan untuk membubarkan ormasnya. Sehingga tidak ada alasan untuk membiarkan FPI terus melakukan kekerasan. [KBR68H]