Bendera : Pernikahan Ibas-Aliyah Perintah Negara Atau Prosesi Cinta Rakyat Biasa

Lalu apakah pelibatan dua Kodam untuk pengamanan merupakan permintaan panitia atau perintah Presiden, apakah penggunaan istana Cipanas itu di sewa panitia atau sumbangan Negara, apakah peliburan SD Alam Cikeas, pembatasan pedagang dan angkutan Cipanas merupakan himbauan Panitia atau ada keterlibatan aparatur negara, semua harus bisa dijelaskan, jangan cuma bisa ngomong akuntabilitas tapi prakteknya pura-pura nggak ngerti,"

Jakarta, Seruu.com - Saling bantah terkait keabsahan penggunaan fasilitas negara dalam pernikahan putra bungsu Presiden, Edhhy Baskoro Yudhoyono dengan putri Menko Perekonomian Hatta Rajasa terus bergulir. Menanggapi  sejumlah bantahan dan klarifikasi Istana atas tudingan yang dilontarkan sejumlah pihak termasuk LSM Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) maka Mustar Bona Ventura salah satu aktivis yang menjadi inisiator Bendera menilai bahwa bantahan istana justru membuka topeng yang selama ini mereka tutupi.

"Justru itu mempertegas bahwa selama ini Istana memang absurd dalam memaknai jabatan dan kewenangan seorang Presiden, tidak jernih untuk memilah antara milik negara dan milik pribadi, " tegas Mustar saat dihubungi seruu.com Selasa (22/11/2011).

Menurut Mustar ketika Juru Bicara Presiden dalam hal ini Julian Aldrin Pasha mengungkapkan sejumlah bantahan dan membeberkan detail pernikahan Ibas - Aliyah maka  pernikahan itu merupakan acara Kepresidenan dan karena Presiden adalah jabatan Politik berarti pernikahan itu bersifat politis. "Dengan posisinya maka bantahan yang diucapkan oleh Julian, Juru Bicara Presiden, justru membenarkan bahwa pernikahan ini seolah hajatan negara," tandas Mustar.

Mustar juga menghimbau agar Istana mulai belajar berfikir ilmiah dan bukan sekedar melakukan debat kusir di media dengan memanipulasi kesadaran rakyat dan hanya melakukan penyangkalan tanpa dasar.

"Kalau mau terbuka ya tolong dijelaskan saja apakah Hatta,  SBY, Ibas atau kepanitiaan pernikahan harus menjelaskan secara terbuka dan terperinci berapa besarnya biaya pernikahan itu dan dari mana sumber pembiayaanya serta ada atau tidak keterkaitan pembiayaan itu dengan jabatan yang sedang di emban. Itu kan konsekuensi seorang pemimpin publik, jangan mau enaknya sendiri," tukas Mustar.

Menurutnya semua hal tersebut akan membuka penilaian yang terang benderang dari publik. Serta memberikan pelajaran berdemokrasi dan mencontohkan dirinya sebagai pemimpin yang bukan cuma gemar melakukan pencitraan.

"Kalau bisa begitu bagus tuh, tapi dia harus jelaskan semua termasuk hal-hal lain terkait pernikahan antara lain, apakah pengaspalan jalan menuju puri Cikeas untuk persiapan pernikahan dibiayai oleh panitia atau APBN, apakah penggunaan mobil kebakaran untuk penyemprotan membersihkan jalan di biayai APBN atau panitia," tuntut Mustar.

"Lalu apakah pelibatan dua Kodam untuk pengamanan merupakan permintaan panitia atau perintah Presiden, apakah penggunaan istana Cipanas itu di sewa panitia atau sumbangan Negara, apakah peliburan SD Alam Cikeas, pembatasan pedagang dan angkutan Cipanas merupakan himbauan Panitia atau ada keterlibatan aparatur negara, semua harus bisa dijelaskan, jangan cuma bisa ngomong akuntabilitas tapi prakteknya pura-pura nggak ngerti," imbuh Mustar.

Mustar menegaskan bahwa pada akhirnya semua penjelasan tersebut menjadi penting untuk menjernihkan apakah pernikahan itu sebuah prosesi cinta yang dilakukan dua anak manusia yang rakyat biasa atau perintah negara sehingga jelas batasan keterlibatan negara dalam penggunaan anggaran dan kewenangan di sebuah pernikahan.

"Sekalipun itu pernikahan anak presiden. Karena kalau kita-kita yang nikah mana ada tuh jalannya diaspal dulu, disiramin sama mobil pu, lalulintasnya diatur sama aparat, semua bisa-bisa aja kalau kita bayar, kalau enggak mimpi kali yee," pungkas Mustar sambil tersenyum. [musashi]